PASANGKAYU, UTAMA POS – DPRD Kabupaten Pasangkayu menggelar rapat paripurna untuk menerima penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Putu Purjaya, SH, didampingi Wakil Ketua II, Muh. Dasri, S.Pd., M.A.P. Acara berlangsung di Gedung Paripurna pada Senin (22/6/2026). Bupati Pasangkayu, H. Yaumil Ambo Djiwa, hadir secara langsung untuk menyerahkan dokumen penting tersebut. Seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan anggota dewan turut memenuhi ruangan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRD menjelaskan bahwa APBD merupakan wujud nyata dari kebijakan dan rencana pembangunan daerah. Dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan hari ini berisi laporan lengkap pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2025.

"Dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan hari ini, berisi laporan lengkap bagaimana anggaran yang telah kita sepakati bersama tahun lalu, telah dilaksanakan, digunakan, dan memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Pasangkayu sepanjang tahun 2025," jelas Putu Purjaya.

Di dalamnya tercatat realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, capaian program, hingga hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Semua data itu menjadi bahan utama bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan.

Putu Purjaya menegaskan bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD menyambut baik langkah pemerintah daerah ini. Menurutnya, dokumen tersebut dipandang sebagai laporan kinerja pembangunan daerah.

"Di satu sisi, kita akan melihat apa yang telah berhasil dicapai pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan berbagai program lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, kita juga akan cermati dengan cermat hal-hal yang belum tercapai, kendala yang dihadapi, penyebabnya, serta langkah perbaikan yang harus dilakukan ke depan. Tujuannya adalah menjamin setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran," ujarnya.

Sementara itu, Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa memaparkan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara rinci. Pendapatan daerah mencapai Rp797.554.359.759 atau 99,15 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp804.323.464.063. Belanja daerah terealisasi sebesar Rp809.361.566.576 atau 95,02 persen dari total pagu anggaran Rp851.733.050.931. Dari sisi pembiayaan daerah, digunakan sebesar Rp47.409.586.868 untuk mendanai defisit dan penyertaan modal pemerintah daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan tercatat sebesar Rp35.602.380.050.

Orang nomor satu di Kabupaten Pasangkayu itu menyampaikan bahwa pemerintah telah berupaya mengoptimalkan seluruh potensi daerah. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas pembangunan.

"Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah berupaya mengoptimalkan seluruh potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik," ungkap Yaumil.

Ia juga mengakui masih terdapat berbagai tantangan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

"Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, hasil pertanggungjawaban ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pada tahun-tahun mendatang agar lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," jelas Bupati menutup sambutannya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Forkopimda, Asisten III Bidang Administrasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, staf ahli bupati, serta para tenaga ahli fraksi DPRD. Kehadiran mereka menunjukkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal keuangan daerah. (ns)