MAMUJU - Di tengah upaya pemerintah daerah menekan belanja di masa tekanan fiskal, kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memunculkan tantangan tersendiri. Bukan pada teknis pelaksanaannya, melainkan pada pemaknaan.

Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, menilai masih ada ASN yang keliru mengartikan kebijakan tersebut sebagai hari libur tambahan. Padahal, WFH tetaplah hari kerja dengan segala tanggung jawab yang menyertainya.

"Kami berharap WFH ini betul-betul WFH bukan WFA (Work From Anywhere), bekerja dari rumah sehingga tidak boleh ada yang keluar dari kabupaten Mamuju," tegas Junda Maulana saat ditemui di Matos, Mamuju, Senin (6/4/2026).

Penegasan ini penting karena jika ASN justru bepergian ke luar kota di hari WFH, maka tujuan utama kebijakan itu akan gagal tercapai.

Efisiensi yang hendak diraih malah berubah menjadi pemborosan akibat biaya perjalanan, konsumsi bahan bakar minyak, dan pengeluaran tak terduga lainnya.

Kebijakan WFH yang diterapkan Gubernur Suhardi Duka ini lahir dari kondisi yang tidak mudah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sedang menghadapi tekanan fiskal, baik yang bersumber dari keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dampak masalah global yang merembet hingga ke daerah.

"Kita punya tekanan fiskal baik itu melalui APBD maupun ada tekanan-tekanan dari problem global yang tentu berdampak, maka kita harus melakukan yang namanya efisiensi," ujar Junda Maulana.

Dalam situasi seperti ini, penyesuaian pola kerja menjadi keniscayaan, bukan pilihan.

Selain WFH, berbagai langkah penghematan lain pun diterapkan. Rapat-rapat yang biasanya memakan biaya transportasi dan konsumsi kini diupayakan dilakukan secara virtual. Perjalanan dinas juga dibatasi hanya untuk kegiatan yang benar-benar penting dan mendesak.

"Rapat-rapat kita usahakan melalui virtual sebisa mungkin. Kemudian perjalanan dinas kita batasi untuk tidak melakukan perjalanan jika tidak terlalu penting dan mendesak," pungkasnya.

Dengan demikian, fleksibilitas kerja tidak dimaknai sebagai pelonggaran disiplin, tetapi sebagai strategi bertahan di tengah keterbatasan, tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. (*/rls)