MAMUJU - Di ruang sederhana Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat di Jalan Pattana Endeng, Sabtu (28/3/2026), sebuah percakapan yang kelak berpotensi mengubah wajah fiskal daerah di Indonesia terjadi.

Bukan sekadar kunjungan silaturahmi biasa, pertemuan antara Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menjelma menjadi ajang diplomasi kebijakan yang melampaui batas-batas administratif wilayah.

Sebagaimana dilansir dari rilis resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana sebuah terobosan sederhana di Sulawesi Barat mampu mencuri perhatian seorang gubernur dari provinsi dengan potensi ekonomi jauh lebih besar.

Suhardi Duka, dengan penuh keyakinan, membeberkan rahasia di balik lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP).

Ia menceritakan bahwa pendapatan yang semula hanya berkisar Rp300 juta per tahun kini melonjak menjadi target Rp11 miliar per tahun.

"Bayangkan, dari Rp300 juta menjadi Rp11 miliar. Bagi kami di Sulbar, ini sudah sangat besar," ujar Gubernur Suhardi Duka.

Angka itu bukan sekadar hitungan matematis, melainkan simbol dari keberanian melakukan pendekatan yang berbeda: berkomunikasi langsung dengan pemilik perusahaan kelapa sawit di tingkat pusat, bukan hanya perwakilan di daerah, serta menyesuaikan regulasi dengan ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum agar tetap berada dalam koridor hukum yang benar.

Angka yang didengar Rudy Mas'ud di ruang jabatan itu seketika membuka cakrawala baru. Bagaimana mungkin Sulawesi Barat, dengan hanya 16 perusahaan sawit dan produksi tandan buah segar sekitar 345 ribu ton per tahun, mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan?

Sementara di Kalimantan Timur, meskipun memiliki 112 unit perusahaan sawit dengan produksi mencapai 21 juta ton per tahun, Pendapatan Asli Daerah dari sektor yang sama baru menyentuh angka Rp15 miliar per tahun. Celah potensi yang belum tergarap optimal itulah yang kemudian menjadi fokus diskusi.

Rudy Mas'ud pun tak menyembunyikan kekagumannya. Ia bahkan mengungkapkan bahwa terobosan Sulawesi Barat ini telah mulai diadopsi oleh sejumlah daerah lain, termasuk Provinsi Sumatera Barat.

"Optimalisasi PAP yang dilakukan Sulawesi Barat ini sudah mulai diadopsi oleh beberapa daerah, salah satunya Sumatera Barat," ungkap Rudy.

Pernyataan ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan Sulbar bukan sekadar keberhasilan lokal, melainkan sebuah model kebijakan yang memiliki daya reproduksi lintas wilayah.

Bagi Rudy Mas'ud yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), pertemuan ini membawa misi lebih besar.

Ia menyatakan akan membawa gagasan optimalisasi PAP ini ke forum APPSI, dengan tujuan agar kebijakan serupa dapat diterapkan secara lebih luas di seluruh daerah.

Lebih dari itu, ia menginisiasi kolaborasi untuk merumuskan formulasi terbaik sehingga pajak air permukaan ini dapat seragam secara nasional.

Dengan demikian, tidak ada lagi kesenjangan antara daerah yang memiliki potensi besar tetapi belum tergarap secara optimal.

Di penghujung pertemuan, Rudy Mas'ud menyampaikan apresiasi yang terasa lebih dari sekadar ucapan terima kasih biasa. Baginya, apa yang dilakukan Suhardi Duka adalah warisan berharga yang akan terus mengalir manfaatnya.

"Ini adalah inisiasi dari Sulawesi Barat. Sekali lagi terima kasih, Pak Gubernur Sulawesi Barat, atas ilmunya dan masukannya yang akan benar-benar menjadi amal jariyah. Karena akan bisa diadopsi oleh seluruh provinsi se-Indonesia," jelasnya.

Dalam narasi kebijakan publik, momen seperti inilah yang jarang terjadi: sebuah daerah kecil menjadi katalis bagi perubahan besar, dan sebuah ide yang lahir dari ruang terbatas mampu menginspirasi transformasi di seluruh penjuru negeri. (*)