PASANGKAYU, UTAMA POS - Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu menggelar rapat strategis untuk menyusun program pembentukan produk hukum tahun 2027. Sidang pembahasan yang berlangsung di Ruang Aspirasi dewan ini dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda H. Saifuddin A. Baso pada Rabu, 11 November 2026.

Pertemuan penting tersebut mempertemukan jajaran legislatif dengan berbagai kepala dinas serta asisten bidang dari lingkungan pemerintah daerah. Kehadiran lintas instansi ini menunjukkan komitmen bersama dalam merumuskan regulasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.

Jajaran anggota Bapemperda yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Edhy Perdana Putra, Arham Bustaman, Muh. Rizsal, serta Adi Nur Cahyo. Sementara itu, pihak eksekutif diwakili oleh pimpinan sejumlah satuan kerja perangkat daerah strategis seperti Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala BKPSDM.

Hadir pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Satuan Pamong Praja, Kepala Bagian Organisasi serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Semua pihak berdiskusi secara mendalam guna menyelaraskan program pembentukan peraturan daerah dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten ke depan.

Hasil kesepakatan akhir rapat menetapkan delapan rancangan peraturan daerah yang akan masuk dalam agenda prioritas sepanjang tahun anggaran 2027 mendatang.

Adapun daftar propemperda tahun 2027 yang disepakati adalah:

1. Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026,

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027,

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028,

4. Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

5. Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah,

6. Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi,

7. Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perangkat Desa,

8. Rancangan peraturan daerah tentang Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual (Hak Inisiatif DPRD)