PASANGKAYU, UTAMA POS - DPRD Kabupaten Pasangkayu resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Penyerahan berlangsung dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Rabu, 21 Oktober 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Putu Purjaya, didampingi Wakil Ketua II, Muh. Dasri. Bupati Pasangkayu, H. Yaumil Ambo Djiwa, hadir langsung menyerahkan dokumen anggaran tersebut.

Rapat paripurna itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Muh. Zain Machmoed, Asisten II dan III, unsur Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah. Sebelum penyerahan, pemerintah daerah dan DPRD menandatangani berita acara kesepakatan. Penandatanganan itu menandai dimulainya tahapan pembahasan anggaran tahun depan. Dokumen yang diserahkan kini menjadi kewenangan penuh DPRD untuk dikaji.

Angka-angka dalam rancangan APBD 2027 menjadi sorotan utama. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp680.162.267.687. Belanja daerah dipatok Rp697.266.324.379. Dari kedua angka itu muncul defisit anggaran sebesar Rp17.004.056.692. Untuk menutupnya, pemerintah daerah mengandalkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya. Silpa direncanakan sebesar Rp17.004.056.692, sehingga pembiayaan neto bernilai sama. Pengeluaran pembiayaan nihil, dan silpa tahun berkenan diproyeksikan Rp0.

Bupati Yaumil menegaskan bahwa penyusunan rancangan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Aspek legalitas juga menjadi dasar, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, pemerintah daerah merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

"Struktur anggaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembiayaan pembangunan," ujarnya.

Karena itu, pendapatan daerah perlu terus dioptimalkan. Dari sisi belanja, pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada sejumlah prioritas. Fokusnya mencakup peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah ingin memperkuat ekonomi masyarakat dan mengembangkan potensi unggulan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi muara dari seluruh kebijakan itu.

"Pelaksanaannya harus tetap memperhatikan pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Yaumil.

Di sisi DPRD, Putu Purjaya menekankan pentingnya disiplin fiskal dalam pembahasan. Menurutnya, penyusunan APBD 2027 harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Prioritas pembangunan juga wajib selaras dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

"Perbedaan pandangan dalam pembahasan hendaknya ditempatkan sebagai bagian dari proses demokrasi dan upaya bersama untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih baik," tuturnya.

Ia berharap pembahasan berjalan konstruktif, terbuka, dan penuh semangat kebersamaan.

Putu juga meminta seluruh alat kelengkapan DPRD menjalankan tugasnya secara maksimal. Badan Anggaran dan komisi-komisi diminta membedah setiap pos anggaran dengan cermat. Pembahasan harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dengan begitu, APBD 2027 diharapkan lahir dari proses yang transparan dan akuntabel. Anggaran final nantinya harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Pasangkayu. (ns)