PASANGKAYU - Dalam upaya menyelaraskan rencana kerja dengan realitas anggaran, Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Pasangkayu menggelar rapat kerja pembahasan Rencana Program Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 bersama empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II, Farid Zuniawansyah, S.Sos, didampingi Ketua Komisi I, Muslihat Kamaluddin, S.Sos., M.A.P. H. Saparuddin, S.Sos (Sekretaris Komisi), H. Saipuddin A Baso, SE., M.Si (Anggota), Arham Bustaman (Wakil Ketua Komisi I), Ersad (Anggota Komisi I), di Ruang Aspirasi, Selasa, 13 Januari 2026.

Rapat ini menjadi forum untuk mendengarkan langsung tantangan dan inovasi yang diusung oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Ketahanan Pangan.

Farid Zuniawansyah dalam pembukaannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala dinas dan mempersilakan pemaparan program kerja, namun sebelumnya meminta dokumen rencana kegiatan selama priode tahun 2026 sebagai bahan pembahasan.

Salah satu pemaparan yang menonjol datang dari Dinas Dukcapil. Kepala Dinas, Muh. Abduh, mengungkapkan inisiatif pelayanan publik yang ambisius meski di hadapkan pada kendala anggaran. Ia menyampaikan, untuk mendukung Mall Pelayanan Publik, pihaknya berencana penerapan Anjungan Capil Mandiri, sebuah terobosan untuk mempermudah masyarakat mencetak KTP tanpa harus datang ke kantor.

"Dengan catatan tidak serta merta mengganti KTP, tanpa ada keterangan dari kepolisian. Dan jika ini terlaksana satu-satunya di Provinsi Sulawesi Barat yang pertama melaksanakan Anjungan Capil Mandiri," jelas Abduh.

Abduh menyampaikan bahwa dalam hal pengurusan Kartu Kependudukan sekarang ini, Dinas Dukcapil telah memiliki 4.000 blangko sampai di bulan Januari.

Namun, ia juga mengeluhkan pengurangan anggaran perjalanan dinas yang menghambat program perekaman data di daerah terpencil, sebuah hal yang perlu menjadi pertimbangan Komisi dan Tim Anggaran.

Sementara itu, perwakilan dari Dinas Pertanian, PMD, dan Ketahanan Pangan menyuarakan keprihatinan yang sama terkait dampak pemangkasan anggaran atau efisiensi terhadap kelancaran program prioritas mereka. Kondisi ini berpotensi menunda berbagai kegiatan penting.

Anggota Komisi I, Ersad, menanggapi dengan menyoroti pentingnya momentum seperti peringatan Hari Desa Nasional yang direncanakan di Desa Sipakainga. Ia menegaskan bahwa kegiatan semacam itu tidak boleh sekadar seremonial.

"Hal ini, merupakan momen yang paling tepat dimana stakeholder, pemerintah daerah untuk duduk bersama dengan pemerintah desa, mendiskusikan terkait masa depan desa dan masa depan daerah kita," harap Ersad.

Rapat kerja ini pun ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai keluhan dan usulan, termasuk rencana kunjungan langsung Komisi I ke lapangan untuk memastikan orientasi program yang jelas dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Melalui dialog ini, terlihat jelas tarik-ulur antara kebutuhan inovasi pelayanan, target pembangunan, dan keterbatasan fiskal yang menjadi tantangan bersama dalam menyusun tahun anggaran 2026. (rs/adv)