GOWA - Di tengah gelombang wacana pemekaran yang kembali menguat di Sulawesi Selatan, suara ketidakpuasan kini bergema dari Kabupaten Gowa.

Aspirasi ini lahir bukan dari keinginan semata, melainkan dari akumulasi kenyataan pahit tentang ketimpangan pembangunan yang sangat kontras antara kawasan dataran rendah dan dataran tinggi.

Di wilayah penyangga Kota Makassar ini, jarak geografis telah berubah menjadi jurang kesenjangan yang mendalam, di mana wilayah dataran tinggi kerap merasa terabaikan, tertinggal jauh dari kemajuan yang dinikmati kawasan yang lebih dekat dengan ibu kota kabupaten.

Kondisi ini telah memunculkan rasa ketidakadilan yang mendalam di kalangan masyarakat, yang mulai mempertanyakan efektivitas tata kelola pemerintahan yang ada.

Anggota DPRD Kabupaten Gowa, Yusuf Harun, dengan tegas menyatakan bahwa persoalan ini telah melampaui batas masalah teknis belaka.

“Kesenjangan pembangunan antara dataran tinggi dan dataran rendah ini nyata. Infrastruktur tidak maksimal, padahal jumlah penduduk dan potensi pertaniannya luar biasa. Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat yang paling dirugikan,” ujarnya.

Ia membeberkan bukti nyata keterpinggiran itu, di mana keluhan masyarakat telah lama membanjiri ruang publik, baik melalui media sosial maupun aksi-aksi di lapangan.

“Keluhan itu sudah banyak beredar. Jalan rusak, akses terputus, sampai ada jalan yang ditanami pohon pisang. Ini sinyal kuat bahwa pembangunan tidak berjalan adil,” katanya.

Luasnya wilayah Gowa, menurut Yusuf, membuat rentang kendali pemerintahan tidak lagi efektif, sehingga fokus pembangunan terpusat dan tidak merata.

Dalam situasi demikian, wacana pemekaran—entah dalam bentuk Gowa Raya atau Gowa Tenggara—muncul sebagai sebuah solusi yang dianggap layak dipertimbangkan.

Yusuf menekankan bahwa pemekaran bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah instrumen strategis.

“Kalau ada jalan agar dataran tinggi bisa mengurus dirinya sendiri, kenapa tidak? Memang tidak semua daerah pemekaran berhasil, tapi mempertahankan kondisi timpang juga bukan pilihan yang bijak,” ujarnya.

Ia melihat pemekaran sebagai cara untuk memperpendek birokrasi, mendekatkan pelayanan, dan yang terpenting, memacu pemerataan.

Argumentasi ini diperkuat dengan melihat potensi ekonomi dataran tinggi yang masih terpendam, mulai dari sektor pertanian yang subur hingga sumber daya alam seperti tambang emas yang belum dikelola optimal.

“Kalau pemerintah daerah hadir lebih serius, potensi ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang besar,” kata Yusuf.

Menguatnya aspirasi ini di Gowa sejalan dengan gelombang serupa di daerah lain seperti Luwu Raya dan Bone, menandai kebangkitan isu pemekaran pasca-moratorium di Sulsel. Semua berangkat dari akar masalah yang sama: tuntutan keadilan wilayah.

Yusuf memperingatkan bahwa selama ketimpangan struktural ini tidak diatasi dengan kebijakan yang adil dan berpihak, tekanan untuk pemekaran hanya akan semakin besar dan berpotensi menjadi dinamika politik yang tidak terkendali.

“Pemekaran memang harus melalui kajian mendalam. Tapi untuk kondisi kesenjangan pembangunan yang terjadi hari ini, itu bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dataran tinggi,” pungkas politisi PPP tersebut.

Dengan demikian, wacana di Gowa bukan sekadar perdebatan administratif, melainkan cerminan pergulatan nyata masyarakat untuk memperoleh hak atas pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sumber: simpulrakyat.co.id  |  Editor: Abi Ghifar